Kepala MTsN 2 Kepulauan Meranti Hadiri Penandatanganan Perkin dan Penyerahan DIPA 2026

Meranti (MTsN 2 Kepulauan Meranti) — Kepala MTsN 2 Kepulauan Meranti, Lukman Hakim, S.Pd.I., mengikuti kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 pada Senin (12/01/2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti di Aula Kemenag Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Penyelenggara, serta Kepala Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. Para pejabat secara resmi menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai komitmen terhadap pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja tahun 2026 di hadapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan salah satu tahapan dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian Agama, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

"Perkin ini menjadi pedoman bagi pimpinan satuan kerja dalam implementasi, realisasi, serta pelaksanaan kinerja dan anggaran pada masing-masing satuan kerja selama satu tahun anggaran, terhitung mulai Januari 2026," ungkap Kepala Kantor Kemenag Kepulauan Meranti, Sulman. 

Kegiatan ini mencerminkan sinergi yang solid antarpemangku kepentingan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Agama pada tahun anggaran mendatang.

Usai penandatanganan Perjanjian Kinerja, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan DIPA ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. 

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh masing-masing kepala satuan kerja sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.